Formasi Recruitment CPNS KPK 2024
Berikut adalah tugas dan fungsi utama KPK:
Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan: KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. KPK dapat menangani kasus yang melibatkan kerugian negara yang signifikan, pejabat tinggi, atau kasus yang menarik perhatian publik.
Koordinasi dengan Lembaga Lain: KPK berkoordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Supervisi: KPK memiliki fungsi supervisi terhadap lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi. Ini berarti KPK dapat mengambil alih kasus korupsi dari lembaga lain jika dianggap tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai prosedur.
Pencegahan Korupsi: Selain penindakan, KPK juga berfokus pada upaya pencegahan korupsi. Ini mencakup kampanye publik, pendidikan anti-korupsi, serta penerapan sistem dan kebijakan yang mencegah terjadinya tindak korupsi.
Monitoring Kekayaan Pejabat: KPK melakukan monitoring terhadap kekayaan pejabat negara dan menganalisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk mendeteksi indikasi korupsi.
Penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi: KPK memiliki wewenang untuk menangkap, menahan, dan membawa ke pengadilan para pelaku tindak pidana korupsi. Proses ini dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang sering kali menjadi sorotan publik.
Kerja Sama Internasional: KPK juga bekerja sama dengan lembaga anti-korupsi dari negara lain dan organisasi internasional dalam rangka pencegahan dan penindakan korupsi lintas negara.
KPK dipimpin oleh lima komisioner yang dipilih melalui proses seleksi dan dilantik oleh Presiden Indonesia. Komisioner ini menjalankan tugas KPK secara kolektif dalam sebuah dewan komisioner. Sebagai lembaga independen, KPK memiliki otoritas yang luas untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak lain, dan bertanggung jawab langsung kepada publik melalui laporan tahunan dan laporan khusus lainnya.
KPK memainkan peran penting dalam memperkuat integritas pemerintahan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 293 Th.2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi untuk dapat bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Cara Melamar
- Pendaftaran dibuka tanggal 20 Agustus - 6 September 2024
- Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan, karena lowongan ini gratis tidak ada biaya dalam bentuk apapun.