Recruitment Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN)

PakarBUMN.com | Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang berfokus pada urusan pertanahan. BPN memiliki kehadiran di setiap wilayah administratif, seperti Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan tujuan untuk melakukan registrasi hak atas tanah dan memelihara daftar umum pendaftaran tanah. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988, BPN didirikan untuk membantu Presiden dalam mengelola administrasi pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Fokus utamanya adalah pada administrasi pertanahan, termasuk pengaturan penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, dengan harapan dapat mendorong kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, lembaga ini dikenal dengan nama Kantor Agraria dan diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.

Saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku membuka rekrutmen lowongan kerja untuk dapat bergabung bersama dengan posisi sebagai berikut:

Akses Reforma Agraria Kategori I: 3 (Tiga) orang
Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Tahun Ke 2): 1 (Satu) orang

Persyaratan:

Warga Negara Indonesia
Pendidikan: Minimal Diploma III (DIII) dengan pengalaman kerja, atau S1 dengan pengalaman kurang dari tiga tahun.
Kemampuan komunikasi, presentasi, dan manajerial yang baik
Mampu menggunakan komputer (Microsoft Office)
Bersedia bekerja penuh waktu (full-time)
Bersedia bekerja di lokasi Penataan Akses Reforma Agraria
Memperhatikan kesetaraan gender
Bersedia mengikuti pelatihan tatap muka dan/atau virtual

Berkas Lamaran:

Surat Lamaran yang ditandatangani
KTP Elektronik/KTP-el atau surat keterangan perekaman KTP Elektronik/KTP-el
Salinan Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir
Pasfoto terbaru ukuran 4×6 cm latar belakang merah (2 lembar)
Daftar Riwayat Hidup (CV) dengan keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dll)
Surat keterangan kerja (jika ada)
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
Surat Keterangan Sehat dari Dokter
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan e-Sikap (maksimal 3 bulan setelah dinyatakan lulus seleksi)